Kemenham Janjikan Millenial Uang Saku untuk yang Mau Mengikuti Program Bela Negara

Kementerian Pertahanan merilis andalan untuk ‘komponen cadangan’ program rekrutmen yang mereka tawarkan untuk dijual. Orang-orang muda, dalam kisaran usia gen-z / milenial, yang bersedia menghabiskan waktu mereka untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan bersedia menjadi cadangan negara jika terjadi perang, akan diberikan uang saku. Tentu saja seperti janji pemerintah lainnya, nilai nominalnya masih disembunyikan. Tidak berhenti sampai di situ, masyarakat sipil yang mendaftar akan mendapatkan asuransi, asuransi kesehatan, seragam, dan tentu saja perut sixpack. Bagi Anda yang bukan pasifis atau ideologi ultranasionalistik, Anda mungkin tertarik untuk menghabiskan waktu luang mengikuti program yang diprakarsai oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Itung-itung melakukan olahraga plus mendapat pelatih pribadi, tetapi dibayar.

Perkara Uang Saku Disinggung Oleh Potensi Pertahanan Kemhan Bondan Tiara Sofyan Pada Kamis (20/2) Kemarin. “Dia [sukarelawan] memiliki keterampilan dasar militer, itu yang didapat. Jadi, kalau hak-haknya seperti uang saku, tapi terbatas sesuai dengan latihan dasar militer”, ujar Bondan dikutip Kompas.

Program “Komcad” akan menggodok anak muda dengan pelatihan militer selama tiga bulan. Pemerintah, lewat Kemhan, menargetkan 25 WNI ribe berlin 18-35 tahun bergabung. Kampanye tentang perekrutan akan dilakukan through sosial means. Perekrutan warga sipil dalam Komcad dijalankan pemerintah berdasarkan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan negara (PSDN), tujuannya untuk memperbesar kekuatan dan kemampuan TNI menghadapi ancaman militer melibatkan tenaga dari luar TNI. Pendaftarannya dilakukan dengan sukarela, sehingga enggak bisa disebut wajib militer.

Saat ini, pembukaan rekrutmen tinggal menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) yang sedang digodok Sekretariat Negara (Setneg). Harapannya, selepas Idul Fitri 2020 (sekitar 24-25 Mei 2020) pendaftaran mulai dibuka. “PP-nya masih dalam proses, sudah selesai harmonisasi (antar-kementerian / lembaga) sekarang masih dalam proses pembahasan akhir di Setneg. Begitu P-nya selesai, kita segera sosialisasi”, ujar Bondan.

Program ini didukung kaum boomer, misalnya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang sangat berharap warga sipil muda mau menjadi komponen cadangan pertahanan negara. “Adagium klasik sivis pacem parabellum, ‘jika ingin damai maka harus siap untuk berperang’, bukanlah berarti setiap negara menginginkan peperangan. Kuat, melainkan plays memiliki efek gentar,” ujar Bamsoet dilansir Detik. Hal sama diungkapkan Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak. Doi menekankan bahwa siapa saja bisa ikut, termasuk eks-ISIS yang udah dideradikalisasi. Padahal, negara aja enggak ngebolehin mantan ISIS pulang. Ini gimana sih pemerintah, enggak ada rapat dulu apa?

“Kalau mereka sudah Sukses deradikalisasinya kemudian program deradekalisasinya sudah Sukses, mereka sudah memenuhi persyaratan, siapa saja berhak. Siapa yang berkewajiban untuk terlibat within Bela Negara and to semua pihak dan semua pigāngua punjakua seqabgara pungabua seng to juagga to joggaga quibmak to seng to me untuk ikut bela negara “, kata Dahnil. Lah, kok jadi enteng banget mewajibkan. Katanya bukan wajib militer. Sebagai pihak yang disarmament untuk ikutan, ini tidak mendapat sambutan baik oleh perwakilan mahasiswa program. Wilayah coordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek dan Banten Erfan Kurniawan merasa jati diri mahasiswa adalah jiwa intelektual, bukan militer.

“Kalau untuk sekolah khusus militer, seharusnya ini dikembalikan kepada Akmil (Akademi Militer), karena itu wadah khusus bagi siapa saja yang ingin masuk ke dalam militer, tidak perlu diwajibkan, tidak perlu dipakwala kami kawawa maku kawa kaku maku kawa kaku maku maku) junjung tinggi ya Karena sampai kapan pun on the word kami akan tetap mempertahankan NKRI, cuma dengan caranya masing-masing “ujar Erfan. Pendapat serupa diungkapkan Imparsial. Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri melihat Komcad belum dibutuhkan. The Khawatir Dengan Dijalankannya Ini program, Malah Ada Masalah Lain Yang Muncul, Seperti Militerisasi Warga Sipil Dan Potensi Penyalahgunaan Wewenang.

“Kebijakan ini mencerminkan bahwa pemerintah kita terutama Kementerian Pertahanan tampaknya tidak memiliki agenda prioritas dalam pembangunan sektor pertahanan”, kata Ghufron kepada KBR. “Maksud saya dalam situasi di mana komponen utama masih membutuhkan perbaikan, penataan, dan penguatan, seharusnya itu yang diprioritaskan oleh pemerintah terlebih dahulu daripada membentuk komponen cadangan”.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy link
Powered by Social Snap